Komisi III DPRD Inhil "Curhat" Soal Infrastruktur, Jalan Batang Tuaka - GAS - Gaung Jadi Sorotan

Pekanbaru, (KabarGas.com) - Dalam pertemuan antara Komisi III DPRD Inhil dengan Komisi C DPRD Riau, Kamis (5/7) di ruang Medium DPRD Riau, terungkap banyak infrastruktur di Inhil saat ini dalam kondisi rusak parah. Khususnya infrastruktur jalan baik itu jalan kabupaten, provinsi dan nasional.

Ketua Komisi III DPRD Inhil, H Feriandi SE MM kepada beritaazam.com usai pertemuan menyatakan, terdapat banyak jalan yang butuh perbaikan segera. Keterbatasan APBD Inhil tidak mampu untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan jalan-jalan tersebut.

Dengan kondisi geografis Kabupaten Inhil yang labil dan bergambut serta dikelilingi dengan sungai-sungai sehingga pemkab menyadari tidak mampu sepenuhnya membiayai infrastruktur di Inhil.

"Kita perlu support dan sinkronkan program, bisa berupa budget sharing atau bantuan langsung dari provinsi. Dukungan juga kita perlukan untuk mendapatkan anggaran pusat terutama ditujukan terhadap perbaikan jalan nasional yang ada di Inhil," jelas Feriandi.

Adapun yang menjadi sorotan saat ini, terutama sekali jalan menuju Sungai Luar-Teluk Pinang, Sungai Luar-Batang Tuaka, Batang Tuakan-Gaung Anak Serka, atau Gaung Anak Serka- Gaung. Yang juga kondisinya cukup parah yakni jalan dari Reteh-Kota Baru sepanjang 32 Km.

Menurutnya, untuk jalan provinsi terutama di Parit Enam sangat rusak parah, parit-oprit di Inhil sudah berat turun dari jembatan. Jalan nasional yang juga membutuhkan perbaikan seperti di Km 5 dan Km8.

"Yang hari ini menjadi masalah yakni jalan dari Km 7 ke simpang granit yang rusak akibat beban muatan berlebih dari PT Riau Bara Harum (RBH). Meskipun kabarnya ada MoU untuk perbaikan oleh perusahaan, namun dirinya mengakui sampai hari ini belum melihat ada MoU tersebut. Dan pergerakan terhadap pembangunan itu belum nampak secara nyata," jelasnya.

Meskipun ada komitmen dari perusahaan untuk membantu, namun dari Komisi III DPRD Inhil mengharapkan melalui Komisi C DPRD Riau meminta menyampaikan ke Dinas PU Riau agar dapat bertindak dan berkoordinasi dengan perusahaan agar beban berlebih itu tidak terjadi lagi.

"Kita berharap jalan yang dibuat oleh provinsi melalui dana APBD Riau itu beberapa tahun lalu peruntukkan nya memang untuk masyarakat, dan bukan untuk perusahaan. Kalau perusahaan hanya ingin menikmati dan mendapat untung sendiri silahkan bangun jalan sendiri," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Riau, Abdul Wahid menyatakan, DPRD Riau akan mengakomodir hal-hal yang disampaikan anggota Komisi III DPRD Inhil dalam pertemuan itu.

"Kita akan akomodir tergantung nanti kebijakan itu bisa ditampung di APBD Perubahan atau di APBD murni. Yang jelas kondisi jalan disana memang memprihantinkan karena saya juga pernah melihat langsung jalan yang rusak itu," jelasnya.*[]ird

Dikutip dari :Beritaazam.com